Dokumen Reklasifikasi Mengungkapkan Rincian Baru Tentang Sepengetahuan

Dokumen
(Sumber:www.saranginfo.com) Dokumen Reklasifikasi Mengungkapkan Rincian Baru Tentang Sepengetahuan

Dokumen yang telah direklasifikasi mengungkapkan rincian baru tentang sepengetahuan dan dukungan pemerintah Amerika Serikat (AS) atas pembantaian massal anti Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. Operasi itu dijalankan oleh militer dan massa anti komunis. Ribuan file dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang mencakup dokumen 1963-1966, setelah sebuah deklasifikasi yang dimulai di bawah pemerintahan Barack Obama. The Associated Press menelah dokumen kunci dalam koleksi data sebelum peluncurannya.

Berkas yang berisi gambaran tentang operasi pembersihan anti PKI yang telah digambarkan oleh sejarawan dan dalam volume Departemen Luar Negeri AS sebagai “teror”. Dokumen-dokumen itu dideklasifikasi pada tahun 2001, meskipun ada upaya dari CIA pada menit-menit terakhir untuk memblokir distribusinya.

Dokumen Tentang Sepengetahuan Dan Dukungan Pemerintah Amerika Serikat

Pada tahun 1965, Indonesia memiliki partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah China dan Uni Soviet. PKI yang kala itu memiliki anggota dalam jumlah yang besar. Sedangkan Presiden Soekarno pada waktu itu dikenal sebagai sosok karismatik, sosialis dan anti Amerika.

Menurut telah dokumen, para pejabat AS yang merasa putus asa terhadap arus komunis yang tidak terbendung pada tahun 1960-an. Namun, mereka menjadi sangat gembira saat jenderal konservatif Indonesia mengenakan darurat militer saat di Jakarta. Merebut radio pemerintah dan bersiap untuk memusnahkan PKI dengan alasan partai itu telah berusaha untuk menggulingkan pemerintah.

Dalam beberapa bulan, tentara menang dalam perebutan kekuasaan yang berujung pada lengsernya Soekarno. Sejak itu, orientasi politik Indonesia geser ke AS dan membuka pasarnya yang besar ke perusahaan-perusahaan Amerika.

Berkas yang baru dirilis tersebut menggaris bawahi pengetahuan awal, terperinci dan berkelanjutan dari Kedutaan Besar dan Departemen Luar Negeri AS tentang pembunuhan dan keinginan untuk menghindari sesuatu yang dapat menghambat tentara Indonesia. Sejarawan dalam dokumen tersebut telah menetapkan bahwa AS menyediakan daftar pejabat senior partai komunis, peralatan radio dan kemudian uang sebagai bagian dari dukungan aktif untuk tentara.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat AS memiliki informasi yang kredibel. Informasi itu bertentangan dengan cerita seram soal penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal dalam pemberontakan PKI 30 September 1965, yang membuka jalan untuk pertumpahan darah di Indonesia. Dokumen-dokumen yang secara khusus menyebutkan bahwa pembunuhan massal diperintahkan oleh Soeharto yang seorang tokoh militer yang dalam beberapa bulan merebut kekuasaan yang kemudian memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Kabel diplomatik 21 Desember 1965 dari sekretaris pertama kedutaan, Mary Vance Trent, ke Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa peristiwa itu sebagai ”peralihan fantastis yang telah terjadi selama 10 minggu yang singkat”. “Ini juga termasuk perkiraan bahwa 100.000 orang telah dieksekusi.

Menurut kabel diplomatik itu, di Bali sendiri ada sekitar 10.000 orang yang terbunuh pada pertengahan Desember, termasuk orang tua dan sanak keluarga yang sejatinya jauh dan dari keterkaitan dengan gubernur pro-komunis. Dua bulan kemudian, kabel kedutaan lain menyebutkan bahwa pembunuhan di Bali telah membengkak menjadi 80.000 orang.

Sebuah kabel diplomatik yang merupakan bagian dari volume Departemen Luar Negeri pada tahun 2001 dan menunjukkan bahwa pada bulan April 1966, kedutaan AS ragu-ragu tentang skala pembunuhan massal anti-PKI. “Kami terus terang tidak tahu apakah jumlah yang sebenarnya mendekati 100.000 atau 1.000.000. Bahkan pemerintah Indonesia hanya memiliki “gagasan samar-samar” dari jumlah sebenarnya.

Rilis dokumen yang dirahasikan AS selama bertahun-tahun ini bertepatan dengan bangkitnya retorika anti-komunis di Indonesia.

BACA JUGA :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*