Presiden Joko Widodo Menghentikan Proses Terhadap Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo
(Sumber:www.saranginfo.com) Presiden Joko Widodo Menghentikan Proses Terhadap Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh kepolisian terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kepolisian menghentikan proses hukum terhadap pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, jika tidak menemukan bukti yang kuat.

Presiden Joko Widodo “Kalau ada proses hukum, segera proses hukum, tapi jangan sampai, saya sampaikan ini, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. Saya sudah meminta untuk dihentikan kalau ada hal-hal seperti itu dan menanggapi pertanyaan mengenai penerbitan SPDP tersebut.

Presiden Joko Widodo Penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dilaporkan oleh kuasa hukum Setya Novanto, Sandy Kurniawan, atas tuduhan pembuatan surat palsu dan penyalah gunaan wewenang dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Tidak hanya Agus dan Saut, sebanyak 24 penyidik KPK juga dilaporkan oleh Sandy, termasuk Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

Atas laporan itu, Badan Reserse dan Kriminal (bareskrim) Mabes Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas laporan Sandi Kurniawan terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Soal hubungan antara Polri dengan KPK korupsi belakangan ini setelah penerbitan SPDP tersebut, Presiden Jokowi menyatakan sejauh ini baik-baik saja.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian memastikan, tidak ada penetapan status tersangka terhadap pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang yang berkaitan dengan kasus pembuatan surat palsu sebagaimana yang dilaporkan tim kuasa hukum Ketua DPR Setyo Novanto.

“Saya sudah tanyakan kepada penyidik apakah ini statusnya tersangka atau terlapor? Jawabannya terlapor,” kata Tito. Langkah selanjutnya, polisi akan melakukan pendalaman seperti mendengarkan keterangan dari saksi ahli, saksi-saki dan terlapor.

Tito memastikan telah memerintahkan kepada penyidik Polri agar lebih teliti dan hati-hati dalam menyelidiki kasus ini. “Oleh karena itu saya meminta agar penyidik berhati-hati betul, karena ini masalah celah hukum yang interpretasi hukumnya bisa berbeda-beda. Dari satu ahli ke ahli lainnya dan oleh karena itu, harus dilakukan secara imbang. Tito juga tidak ingin ada benturan antara Polri dengan KPK yang menimbukan kegaduhan.

Tito menegaskan “Saya tidak ingin selaku kapolri, melihat Polri berbenturan dengan lembaga lain yang nantinya akan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Oleh karena itu, saya menyampaikan komitmen tidak akan membuat masalah ini menjadi gaduh. Kemudian, tidak ingin juga membuat hubungan antara Polri dan KPK ini menjadi tidak baik.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*